KABAR
21 Juli 2017
KPI Perlu Tetapkan Standar Tindak Lanjut Aduan

Pada Jumat, 14 Juli, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) kembali menerima tim Rapotivi di kantornya yang bertempat di Jalan Gajah Mada, Jakarta Pusat. Pertemuan ini merupakan agenda rutin antara tim Rapotivi dan KPI Pusat dalam upaya menyampaikan aduan masyarakat atas tayangan televisi yang disampaikan melalui Rapotivi. Selain itu, pertemuan ini juga bermaksud kembali menagih tindak lanjut KPI atas aduan warga periode Juni 2016 – Juni 2017, yang telah disampaikan sebanyak 275 aduan.

Pertemuan dihadiri oleh 4 Komisioner KPI Pusat, yakni Hardly Stefano selaku Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran, Nuning Rodiyah, Mayong Suryo Laksono, dan Dewi Setyarini, tiga terakhir merupakan komisioner isi siaran. Pertemuan dibuka dengan paparan presentasi Rapotivi yang diwakili oleh Alinda Rimaya (Manajer Rapotivi). Dalam paparannya, Alinda Rimaya menjelaskan pada periode bulan April hingga minggu pertama bulan Juli ini, ada 270 aduan yang masuk ke Rapotivi. Sebanyak 94 aduan yang diterima dan diteruskan ke KPI Pusat, sisanya yakni sebanyak 176 aduan, ditolak.

Dari 94 aduan tersebut, isu politik adalah isu yang paling banyak diadukan oleh masyarakat dengan persentase 48%, disusul isu privasi 18%, kekerasan 16%, isu lainnya seperti tayangan iklan rokok, horor atau mistis sebesar 9%.

Sementara respon KPI atas aduan warga yang dikirimkan dari Rapotivi masih sangat kecil. Dari 94 aduan dikirimkan pada periode ini (April-Juli), hanya 19 aduan saja yang ditindak. Meski, ada peningkatan sebanyak 18% untuk jumlah aduan ditindak oleh KPI dari periode sebelumnya (Juni 2016 – Maret 2017) yang hanya 3%. Namun jumlah ini masih belum cukup bila dibandingkan dengan banyaknya jumlah aduan yang sudah diteruskan ke KPI yakni 275 aduan.

Peningkatan jumlah aduan yang ditindak ini sebagian besar disebabkan oleh sanksi yang dikeluarkan KPI pada iklan perindo di MNC Grup. Alinda Rimaya dalam paparannya menjelaskan bahwa pelanggaran iklan politik merupakan isu yang sejak beberapa bulan ke belakang kerap diadukan warga melalui Rapotivi. Ia mencontohkan misalnya aduan Handiari atas tayangan Obsesi 6 Juni 2017. Pada tayangan tersebut muncul running text yang merupakan bentuk promosi politik Hary Tanoe dan partai Perindo. Handiari menulis:

“Hary Tanoe sebagai pemilik media sepertinya tidak mengindahkan aturan yang dibuat oleh KPI dalam P3SPS. Beliau benar-benar menggunakan medianya untuk melakukan promosi terhadap diri maupun partainya. Dia muncul dalam running text tayangan Obsesi di Global TV, padahal itu diluar jadwal kampanye yang telah di tetapkan”.

Menanggapi paparan Rapotivi, Hardly Stefano, menjelaskan bahwa KPI telah melakukan tindak lanjut ke Lembaga Penyiaran terkait aduan yang masuk ke KPI. Tindak lanjut itu berupa sanksi, teguran serta dialog.

Komisioner lainnya, Nuning Rodiah menjelaskan lamanya tindak lanjut aduan juga disebabkan KPI belum memiliki prosedur standar waktu respon suatu aduan. Terkait aduan masyarakat melalui aplikasi Rapotivi, Nuning menyampaikan jika dalam 7 hari kerja KPI belum mengambil tindakan terkait aduan yang masuk, Nuning mengizinkan tim Rapotivi untuk mengambil keputusan sendiri, menyatakan aduan tersebut ditolak.

Menanggapi pernyataan Nuning, Heychael mengatakan bahwa Rapotivi tidak akan mengambil alih tugas KPI dalam mengambil keputusan soal aduan, Apabila sebuah aduan yang telah diteruskan ke KPI dan belum mendapat respon, maka selama apapun itu, status aduannya di aplikasi Rapotivi tidak akan berubah.

Di akhir pertemuan, Heychael menekankan pentingnya KPI memiliki mekanisme ataupun standar kerja untuk merespon aduan warga yang masuk ke KPI baik melalui Rapotivi maupun lewat kanal-kanal yang dimiliki KPI. Tanpa itu, ia khawatir warga akan kehilangan kepercayaan pada KPI sebagai lembaga yang mewakili publik dalam dunia penyiaran, tandasnya.

Sila undur presentasi lengkap kami disini. (RAPOTIVI/Iswar Ramadhan)

Tak Ada Kepentingan Publik Di Pernikahan Kahiyang
Tanggal 8 November,
Kompilasi Aduan Warga 1-31 Oktober 2017
Pada periode ini terdapat 11
Kompilasi Aduan Warga 1-30 September 2017
Pada periode ini terdapat 13
Kompilasi Aduan Warga 1 - 31 Agustus 2017
Pada periode ini terdapat 17